Kasino pertama di jakarta menghasilkan ibu kota metropolitan

Pada tahun 1967, Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin membuat keputusan kontroversial untuk melegalkan perjudian dengan membuka kasino pertama di Petak Sembilan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan membangun infrastruktur kota.

Kasino Online : https://yenifocaotel.com/

Jakarta pada masa itu menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya karena keterbatasan anggaran. Dengan adanya kasino, pemerintah berharap dapat memperoleh sumber pendapatan baru yang signifikan.

Keputusan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi Jakarta tetapi juga membentuk sejarah perjudian di Indonesia. Meskipun kontroversial, langkah ini menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Jakarta menjadi kota metropolitan modern.

Poin Kunci

  • Kasino pertama di Jakarta dibuka pada tahun 1967 di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin.
  • Legalization perjudian menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan infrastruktur Jakarta.
  • Keputusan ini memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan sejarah perjudian di Indonesia.
  • Kasino pertama di Petak Sembilan menjadi pionir industri perjudian legal di Indonesia.
  • Pendapatan dari kasino berkontribusi pada pembangunan infrastruktur penting di Jakarta.

Latar Belakang Legalisasi Perjudian di Jakarta

Ketika Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta, ia dihadapkan pada situasi keuangan yang tidak menguntungkan. Anggaran belanja DKI Jakarta pada saat itu sangat terbatas, hanya Rp66 juta, yang sebagian besar digunakan untuk belanja rutin.

Tantangan Keuangan DKI Jakarta pada Era 1960-an

Pada era 1960-an, Jakarta menghadapi tantangan keuangan yang signifikan. Anggaran yang terbatas membuat Pemerintah DKI Jakarta kesulitan dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan oleh kota metropolitan ini.

Dengan anggaran yang hanya Rp66 juta, Pemerintah DKI Jakarta harus mencari solusi kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kebijakan Kontroversial Ali Sadikin

Ali Sadikin mengambil langkah kontroversial dengan melegalkan perjudian sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No.805/A/k/BKD/1967 tertanggal 21 September 1967.

Dengan melegalkan perjudian, Ali Sadikin berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak dan membiayai proyek-proyek infrastruktur yang vital bagi pembangunan Jakarta.

Tahun Anggaran Penerimaan Pajak
1960-an Rp66 juta Terbatas
Setelah Legalisasi Meningkat Meningkat

Legalisasi Perjudian di Jakarta

Kasino Pertama di Petak Sembilan

Kasino di Petak Sembilan membuka era baru perjudian di Indonesia. Berlokasi di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, kasino ini menjadi landmark unik dalam sejarah Jakarta.

Pendirian dan Operasional Kasino

Kasino pertama di Jakarta ini berdiri atas kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan seorang Warga Negara China bernama Atang. Arena kasino ini buka setiap hari tanpa henti dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

Menurut laporan Harian Kompas pada 23 November 1967, operasional kasino ini menjadi perhatian utama masyarakat karena menjadi kasino legal pertama di Indonesia.

kasino di Petak Sembilan

Sistem Pengawasan dan Pembatasan Pengunjung

Sistem pengawasan ketat diterapkan melalui tim pengawas khusus yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Pembatasan pengunjung juga dilakukan dengan hanya memperbolehkan WN China atau keturunan China di Indonesia untuk bertaruh.

WNI dilarang masuk ke arena judi untuk melindungi masyarakat umum dari dampak negatif perjudian. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dari wisatawan dan pengusaha asing.

Dengan demikian, kasino di Petak Sembilan menjadi contoh pengelolaan perjudian yang unik di Jakarta pada masa itu.

Dampak Ekonomi dan Pembangunan Jakarta

Legalisasi perjudian di Jakarta menghasilkan pendapatan pajak yang besar bagi pemerintah. Berdasarkan statistik resmi dari arena perjudian, pajak yang diberikan ke pemerintah sebesar Rp25 juta setiap bulan, seperti yang diungkapkan oleh Kompas.

Nominal Rp25 juta pada tahun 1967 tergolong sangat besar. Dengan harga emas mencapai Rp230 per gram, uang tersebut bisa membeli sekitar 108,7 kg emas. Jika dikonversi ke nilai sekarang, maka Rp25 juta setara dengan sekitar Rp200-an miliar. Ini berarti keuntungan Pemerintah DKI Jakarta di awal legalisasi kasino mencapai miliaran rupiah per bulan.

Penerimaan Pajak dari Kasino

Pajak dari kasino menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Dana hasil perjudian ini digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan.

  • Pajak kasino memberikan kontribusi signifikan pada anggaran pemerintah.
  • Dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur.

Proyek Infrastruktur yang Dibiayai

Beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai dari hasil pajak kasino antara lain:

  • Pembangunan jembatan untuk meningkatkan konektivitas.
  • Pembangunan rumah sakit untuk meningkatkan layanan kesehatan.
  • Pembangunan sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan.

Dalam kurun waktu 10 tahun sejak kebijakan perjudian diberlakukan, anggaran Jakarta melonjak dari puluhan juta hingga mencapai Rp122 miliar pada tahun 1977. Ini digunakan untuk menyulap Jakarta menjadi kota metropolitan modern.

Kesimpulan (212 kata)

Pembangunan Jakarta sebagai kota metropolitan modern tidak terlepas dari kebijakan kontroversial Ali Sadikin. Selama 10 tahun aturan perjudian berlaku, anggaran Jakarta melonjak dari puluhan juta hingga Rp122 miliar di tahun 1977. Uang miliaran rupiah ini digunakan untuk menyulap Jakarta menjadi kota modern dengan berbagai infrastruktur penting.

Dana yang diperoleh dari legalisasi kasino digunakan untuk membangun berbagai fasilitas umum seperti jembatan, rumah sakit, dan sekolah yang masih bermanfaat hingga saat ini. Kebijakan ini, meskipun kontroversial, membawa dampak positif bagi pembangunan Jakarta.

Namun, era kasino legal di Jakarta berakhir pada tahun 1974 ketika pemerintah pusat melarang perjudian melalui UU No.7 tahun 1974. Meskipun kebijakan ini berakhir, kontribusi historis dari legalisasi kasino dalam menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan modern tidak dapat diabaikan. Ali Sadikin, sebagai Gubernur DKI Jakarta, telah membuat keputusan berani yang membawa perubahan signifikan bagi ibu kota.

Warisan Ali Sadikin dalam pembangunan Jakarta melalui dana yang diperoleh dari legalisasi kasino masih dapat dirasakan hingga saat ini. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama era tersebut telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

FAQ

Apa latar belakang dibukanya kasino di Jakarta?

Pada era 1960-an, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan keuangan yang besar. Gubernur Ali Sadikin mengambil kebijakan kontroversial dengan melegalkan perjudian, termasuk pendirian kasino, untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Di mana kasino pertama di Jakarta dibuka?

Kasino pertama di Jakarta dibuka di kawasan Petak Sembilan. Kawasan ini dipilih karena strategis dan dapat menampung fasilitas perjudian yang modern.

Berapa besar dana yang dihasilkan dari kasino?

Kasino di Jakarta menghasilkan dana yang signifikan, yaitu sekitar Rp25 juta pada awal operasionalnya. Jumlah ini berkontribusi pada anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

Bagaimana pengawasan kasino di Jakarta dilakukan?

Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan sistem pengawasan dan pembatasan pengunjung untuk kasino. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan perjudian berjalan tertib dan tidak menimbulkan masalah sosial.

Apa saja proyek infrastruktur yang dibiayai dari penerimaan pajak kasino?

Penerimaan pajak dari kasino digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pembangunan Jakarta.

Bagaimana dampak ekonomi dari kasino di Jakarta?

Kasino di Jakarta memberikan dampak ekonomi yang positif dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi Jakarta.

Leave a Reply